Delaware rancang perusahaan yang dikelola agen AI, Comer persoalkan tanggung jawab pemilik

Inti rencana

Delaware, negara bagian Amerika Serikat yang menjadi rumah bagi banyak perusahaan besar, menyiapkan bentuk badan usaha baru bernama Artificial Intelligence Company (AIC). Menurut draf rancangan undang-undang yang dilaporkan Ars Technica, perusahaan semacam ini dapat dikelola oleh agen AI, yakni perangkat lunak yang bertindak otonom untuk membuat kontrak, membayar pemasok, dan bertransaksi tanpa campur tangan manusia.

Statusnya masih draf. Ars Technica menyebut draf itu mungkin diajukan ke legislatif negara bagian. Artikel Spotlight Delaware yang terbit Juni 2026 menyebut RUU itu kemungkinan diperkenalkan tahun depan. Belum ada undang-undang yang berlaku.

Draf menyebut AIC boleh memiliki tujuan sah apa pun, berorientasi laba maupun tidak, kecuali bisnis perbankan. Agen AI dapat ditunjuk untuk mengelola urusan dan menjalankan bisnis perusahaan. Draf juga mengusulkan regulatory sandbox, yaitu ruang uji coba berpengawasan, selama 30 bulan.

Siapa di balik usulan

Sekretaris Negara Bagian Delaware, Charuni Patibanda-Sanchez, mengumumkan gagasan ini lewat opini di Fortune pada Juli 2026. Opini itu ia tulis bersama pendiri dan CEO Norm Ai, John Nay.

Menurut opini tersebut, kerangka keterlibatan industri dengan AIC dikembangkan lewat kemitraan publik-swasta yang dipimpin Norm Ai. Norm Ai adalah perusahaan yang menyebut dirinya pembuat agen AI hukum untuk bisnis.

Penyusun utama RUU adalah John Mark Zeberkiewicz, pengacara korporasi di firma Richards Layton and Finger, Wilmington. Menurut Spotlight Delaware, ia menyatakan AIC dapat melakukan apa pun yang dapat dilakukan sebuah perusahaan. Contohnya mulai dari jasa pemrograman dan penandatanganan kontrak hingga mengajukan dan membela gugatan.

Gubernur Matt Meyer dari Partai Demokrat mendukung gagasan ini secara terbuka. Pada April 2026, pengusaha Mark Cuban mengusulkan di media sosial agar negara bagian mengizinkan pendirian perusahaan memakai agen AI. Akun X resmi Meyer membalas “On it!” atau “Sedang dikerjakan!”.

Sebelumnya, pada Juli 2025, Meyer menandatangani resolusi legislatif untuk membentuk kerangka sandbox bagi teknologi berbasis AI agentik. Komisi AI Delaware kemudian membentuk subkomite sandbox. Laporan tahunan komisi pada Desember 2025 menyebut subkomite itu sedang menggarap potensi draf legislasi.

Soal tanggung jawab hukum

Menurut opini di Fortune, AIC akan menjadi entitas hukum terpisah yang urusan sehari-harinya dikelola agen AI, bukan manusia. Atas arahan agen tersebut, AIC dapat menggugat dan digugat atas namanya sendiri, memiliki dan melepas properti, serta menanggung kewajiban.

Setiap AIC punya satu anggota, berupa orang atau badan, yang bertanggung jawab menjaga kecukupan modal perusahaan. AIC sendiri wajib menyimpan catatan aktivitasnya. Anggota inilah yang mendanai perusahaan dan menikmati labanya.

Draf menyatakan anggota tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian AIC. Anggota juga tidak bertanggung jawab atas tindakan orang lain yang dilakukan atas arahan AIC. Pengecualian yang disebut dalam draf dan opini ada tiga:

• anggota gagal mempermodali perusahaan;
• anggota memakai perusahaan untuk penipuan atau pelanggaran hukum yang disengaja;
• anggota membiarkan AIC berbisnis di luar pernyataan tujuannya, padahal tahu atau seharusnya tahu.

Para penulis opini berargumen bahwa membungkus AI dalam bentuk hukum membuatnya terbaca oleh hukum. Menurut mereka, langkah ini menciptakan sasaran yang jelas bagi tanggung jawab dan ganti rugi. Mereka juga menyebut sandbox akan menguji perdagangan agentik secara terbuka dan di bawah pengawasan, dengan modal yang terkait tanggung jawab serta kemampuan mematikan sistem.

Kritik dari Kongres dan akademisi

Rep. James Comer (Republik-Kentucky), Ketua Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan DPR AS, mengirim surat kepada Gubernur Meyer pada 26 Oktober 2026, menurut Ars Technica. Ia meminta dokumen terkait penyusunan usulan AIC dan potensi risiko keselamatan AI.

Dalam surat itu Comer menulis: “We are concerned that Delaware’s AIC proposal could be used to protect powerful AI companies and their investors from responsibility for reckless harmful actions, while also protecting non-transparent forces seeking anticompetitive regulatory capture behind state AI initiatives.” Intinya, ia khawatir usulan itu melindungi perusahaan AI dan investornya dari tanggung jawab atas tindakan ceroboh yang merugikan. Ia juga khawatir usulan itu melindungi pihak yang tidak transparan dan berupaya menguasai regulasi demi menghambat persaingan.

Comer juga mengisyaratkan kemungkinan mengusulkan undang-undang federal yang membatasi kewenangan regulasi negara bagian. Menurut suratnya, penyelidikan komite akan menjadi masukan bagi upaya legislasi federal. Upaya itu termasuk proposal untuk membatasi inisiatif regulasi AI negara bagian.

Profesor hukum UC Berkeley, Andrew Baker, menilai usulan ini kepada Financial Times. Menurutnya, usulan itu tampaknya memberi perlindungan tanggung jawab yang terlalu longgar tanpa landasan kebijakan yang dikembangkan atau dibenarkan dengan baik. Pandangan akademisi lain dalam bahan sumber terpotong, sehingga tidak dibahas di sini.

Mengapa Delaware penting

Menurut Ars Technica, sekitar dua pertiga perusahaan Fortune 500 berbadan hukum di Delaware. Banyak perusahaan memilih negara bagian ini karena pajak korporasinya rendah dan kerangka hukumnya ramah bisnis. Patibanda-Sanchez menyebut ada 334.461 entitas baru yang terbentuk di Delaware pada 2025.

Izin bagi perusahaan yang dikelola AI juga diperkirakan menambah pemasukan Delaware dari pajak dan biaya pendirian. Dalam rapat Komisi AI Delaware pada Juni 2026, Patibanda-Sanchez menyatakan bentuk entitas baru akan sangat menguntungkan pendapatan negara bagian, menurut Spotlight Delaware.

Bahan sumber tidak membahas dampak langsung rencana ini bagi perusahaan di luar AS, termasuk Indonesia.

Langkah berikutnya

Juru bicara Gubernur Meyer menyatakan kepada Ars Technica bahwa surat Comer sudah diterima dan sedang ditinjau. Juru bicara Patibanda-Sanchez menolak berkomentar dan menyebut permintaan pers ditangani kantor gubernur.

Jadwal yang disebut sumber terbatas. RUU kemungkinan masuk legislatif tahun depan, menurut laporan Spotlight Delaware pada Juni 2026. Jika sandbox berjalan, masa uji 30 bulan dimaksudkan memberi legislatif catatan lengkap untuk menentukan regulasinya. Tenggat penyerahan dokumen yang diminta Comer tidak disebut dalam bahan yang tersedia.