Penolakan Pusat Data AI Jadi Isu Kampanye Lintas Partai di AS

Pembangunan pusat data untuk kecerdasan buatan (AI) kini menjadi isu kampanye di Amerika Serikat. Menurut laporan The Verge, ekspansi fasilitas penyimpanan dan pemrosesan server raksasa ini, beserta pembangunan infrastruktur dan biaya yang menyertainya, memicu penolakan warga di berbagai daerah dan menjadi isu penting dalam banyak kampanye kongres dan gubernur.

Kandidat dari kedua partai besar tampak menjauh dari pusat data dan berusaha meredakan kekhawatiran pemilih. Seberapa jauh mereka melangkah, termasuk mendukung moratorium (penghentian sementara) pembangunan, berbeda-beda. Menurut The Verge, banyak kandidat Demokrat lebih mungkin mendukung jeda, tetapi tidak selalu. Sebagian Republikan mengandalkan pesan partai soal kendali lokal, sementara yang lain menilai jeda justru yang dibutuhkan.

Uang teknologi ikut mengalir

Pada saat yang sama, dana dari sektor teknologi mengalir ke banyak balapan politik ini. Leading the Future, super PAC (komite aksi politik yang dapat menghimpun dana tanpa batas dari donor) yang didukung investor ventura Marc Andreessen dan Presiden OpenAI Greg Brockman, telah membelanjakan $45 juta dalam setahun. Public First Action, kelompok yang didukung Anthropic dan menyatakan mendukung pengamanan AI, mengaku telah menghimpun $80 juta. Keduanya mendanai kelompok yang berafiliasi dengan Demokrat maupun Republik.

Super PAC lain melihat peluang mendorong kebijakan AI yang lebih ketat. Tomorrow Together, yang baru dibentuk, meluncurkan iklan senilai $4 juta untuk balapan DPR di daerah persaingan ketat, dengan pesan tentang pembangunan pusat data dan keamanan AI.

Texas: dua kubu, tuntutan yang mirip

Texas, negara bagian yang secara tradisional sangat Republik, memiliki jumlah proyek pusat data terencana terbesar kedua di AS setelah Virginia. Di sini isu pusat data menjadi wedge issue, yakni isu yang memecah dukungan, di sejumlah pemilihan.

Di pemilihan Senat, kandidat Demokrat sekaligus anggota DPR negara bagian James Talarico memasukkan dampak lingkungan dan pembagian keuntungan korporasi kepada publik dalam rencananya. Kandidat Republik, Jaksa Agung Texas Ken Paxton, menekankan perlunya menjauhkan teknologi Tiongkok dari pusat data AS. Keduanya sama-sama ingin pusat data menanggung biaya infrastruktur energinya sendiri dan ingin menghapus sebagian keringanan pajak bagi fasilitas tersebut.

Rencana Talarico, “Hold Data Centers Accountable Plan” yang diumumkan Juli, mencakup penghapusan insentif pajak penjualan negara bagian, peran lebih besar bagi komunitas, kewajiban sistem air sirkuit tertutup pada pusat data baru untuk membatasi konsumsi, serta standar federal untuk melindungi jaringan listrik dan lingkungan. Ia juga mengusulkan “AI Dividend” yang dibiayai pajak atas “AI-attributable profits”.

Rencana Paxton, “Texas First Data Center Plan” yang diumumkan Agustus, mendukung kebijakan Gubernur Greg Abbott, termasuk mencabut pembebasan pajak penjualan dan mewajibkan pusat data membayar listrik yang dipakai serta menambah kapasitas negara bagian. Rencana itu juga melarang pusat data AI dibangun di wilayah pedesaan Texas. Di tingkat federal, Paxton mengatakan akan menjadi ko-sponsor RUU yang memudahkan pusat data terhubung ke sistem listrik mandiri, mengajukan aturan yang melarang teknologi Tiongkok untuk menopang pusat data atau infrastruktur AS, dan menjerat perusahaan pusat data secara pidana bila fasilitasnya “memberdayakan chatbot AI yang merusak keselamatan anak”.

Di pemilihan gubernur, penantang Demokrat Gina Hinojosa menuduh petahana Republik Abbott “plin-plan” soal pusat data. Kantor Abbott tahun lalu merayakan investasi Google senilai $40 miliar yang mencakup tiga kampus pusat data baru, tetapi pada Agustus 2026 ia mengumumkan audit yang dapat memperlambat sambungan fasilitas baru ke jaringan listrik negara bagian. Hinojosa, yang baru-baru ini menyerukan moratorium pusat data di seluruh negara bagian, memanfaatkan ketidakkonsistenan itu.

Hasil pemilihan di Texas masih sangat tidak pasti. Cook Political Report menaikkan peringkat balapan gubernur dari kemungkinan menang Republik menjadi condong ke Republik, dan menilai balapan Senat yang terbuka sebagai toss-up (belum bisa diprediksi).

Florida: jeda atau larangan

Di Florida, perdebatan berkisar pada apakah pusat data skala besar bisa dikendalikan lewat kebijakan atau harus dilarang. Kandidat Demokrat David Jolly, mantan anggota kongres, berjanji memberlakukan larangan satu tahun atas pusat data hiperskala (fasilitas berskala sangat besar) pada hari pertama menjabat, dan belum menutup kemungkinan perpanjangan permanen.

Lawannya dari Republik, anggota kongres Byron Donalds, sebelumnya mendukung pembangunan pusat data dan menyebut Florida “wide open” untuk membangun tanpa merusak keindahan negara bagian. Belakangan ia berubah sikap: ia tetap menolak larangan total, tetapi berusaha meyakinkan pemilih bahwa ia akan mendukung kebijakan yang melindungi mereka dari risiko seperti kenaikan biaya energi. Pada Juli ia memperkenalkan Protecting Ratepayers Act, yang mewajibkan pengembang membiayai energi dan air untuk operasi mereka. Pakar energi memperingatkan bahwa janjinya mengandalkan nuklir dan gas alam justru dapat menaikkan biaya bagi konsumen.

Survei NBC6/Telemundo Station Group pada Oktober menemukan 45 persen responden pemilih potensial menentang pusat data di Florida, 38 persen mendukung, dan 17 persen belum memutuskan. Penolakan terhadap pusat data di komunitas sendiri lebih tinggi, 59 persen. Dalam survei yang sama, Donalds unggul 48 persen berbanding 41 persen atas Jolly, dengan margin kesalahan plus-minus 4 persen; 10 persen responden belum menentukan pilihan.

Pennsylvania: dua kandidat berbalik arah

Di Pennsylvania, salah satu dari sedikit negara bagian yang persaingannya relatif berimbang, kedua kandidat gubernur saling menuduh mengubah retorika demi suara. Gubernur Josh Shapiro (Demokrat) dan penantangnya dari Republik, Bendahara Negara Bagian Stacy Garrity, sama-sama tampak mengeras di tengah penolakan luas, padahal sebelumnya keduanya menyebut peluang dari proyek semacam itu.

Shapiro tahun lalu mengumumkan investasi Amazon senilai $20 miliar untuk pusat data baru dan menyebut program perizinan jalur cepat negara bagian turut membantu. Tahun ini, pada Agustus, ia menandatangani perintah eksekutif yang melarang perjanjian kerahasiaan bagi pengembang pusat data dan mengeluarkan proposal pusat data AI dari jalur cepat. Shapiro mengatakan pandangannya berkembang berdasarkan masukan komunitas.

Garrity pun tampak berbalik. Dalam wawancara radio tahun lalu, ia menyebut wilayah pedesaan “tempat yang sempurna” untuk pusat data. Kini ia mengatakan pengembang harus melibatkan komunitas, bukan memaksakan proyek, dan, menurut Spotlight PA, mendukung jeda pembangunan paling lama tiga tahun.

Survei Quinnipiac University awal Oktober terhadap pemilih potensial Pennsylvania menemukan 64 persen menilai pusat data AI akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, dengan margin kesalahan plus-minus 3,9 persen. Di antara responden Demokrat, 80 persen berpandangan demikian. Menurut The Verge, itu menunjukkan Shapiro perlu memperkuat posisinya di basis pemilihnya.

Batas liputan

Artikel The Verge berfokus pada Amerika Serikat dan tidak membahas kawasan lain, termasuk Indonesia. Sebagian teks sumber juga terpotong, sehingga rincian lanjutan soal Pennsylvania tidak dapat dipastikan.